Tupoksi

TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA UNSURUNSUR ORGANISASI DINAS KOPERASI USAHA MIKRO PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian.
Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian.
Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan daerah dibidang Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian;
b. pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian;
d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
Dalam menjabarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Dinas mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
a. merumuskan kebijakan teknis dibidangPerdagangan dan Perindustriansesuai dengan kebijakan yang ditetapkanoleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
b. menetapkan kebijakan teknis dibidang Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian;
c. melaksanakan kebijakan, pembinaan, pengendalian, pengawasandan pengaturan serta penyelenggaraan kegiatan dibidang Koperasi dan Usaha Mikro
d. melaksanakan kebijakan, pembinaan, pengendalian, pengawasandan pengaturan serta penyelenggaraan kegiatan dibidang perdagangan;
e. melaksanakan kebijakan, pembinaan, pengendalian, pengawasandan pengaturan serta penyelenggaraan kegiatan dibidang kemetrologian;
f. melaksanakan kebijakan, pembinaan, pengendalian, pengawasandan pengaturan serta penyelenggaraan kegiatan dibidangsarana prasarana perdagangan;
g. melaksanakan kebijakan, pembinaan, pengendalian, pengawasandan pengaturan serta penyelenggaraan kegiatan dibidangperindustrian;
h. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi yang terkait;
i. membina dan mengoordinasikan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
j. mengendalikan pengelolaan kegiatan ketatausahaan;
k. mengoordinasikan dan membina unit pelaksanaan teknis;
l. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional;
m. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas; dan
n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupatisesuai bidang tugas.
Unsur-unsur Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian terdiri dari:
a. Sekretariat;
b. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro
c. Bidang Perdagangan dan Kemetrologian;
d. Bidang Sarana dan Prasarana Perdagangan;
e. Bidang Perindustrian;
f. Unit Pelaksana Teknis; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.
Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi.
Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi:
a. koordinasi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan;
b. penyusunan rencana, program kerja dan anggaran;
c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, perlengkapan, kerjasama, hubungan masyarakat dan kearsipan;
d. pembinaan organisasi dan tata laksana dinas;
e. koordinasi dan penyusunan Peraturan Perundangundangan;
f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik Daerah/Negara;
g. pengelolaan kegiatan pemantauan, evaluasi, dokumentasi dan pelaporan;
h. pengumpulan, pengelolaan data dan teknologi informasi;
i. koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
j. koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;
k. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasansesuai bidang tugas. Untuk menjabarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
a. melaksanakan koordinasi kegiatan dengan unit kerja dilingkungan Dinas;
b. melaksanakan penyusunan rencana, program kerja dan anggaran Dinas;
c. menyelenggarakan pelaksanaan urusan tata laksana keuangan;
d. melaksanakan urusan perbendaharaan dan gaji;
e. melaksanakan urusan verifikasi dan akuntansi keuangan;
f. melakukan penyusunan laporan keuangan;
g. menyiapkan bahan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
h. menyiapkan bahan pembinaan pegawai;
i. menyiapkan bahan dan pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kearsipan;
j. menyiapkan bahan dan pelaksanaan urusan rumahtangga dan perlengkapan;
k. menyiapkan bahan dan pelaksanaan urusan kerja sama dan kehumasan;
l. melaksanakan pengelolaan dan inventarisasi barang milik daerah/negara;
m. melaksanakan layanan pengadaan Dinas;
n. melaksanakan, menyusun bahan pembinaan, organisasi dan tata laksana Dinas;
o. melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
p. menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan laporan;q. menyelenggarakan pengelolaan kegiatan dokumentasi dan informasi;
r. melaksanakan pengumpulan, pengelolaan data dan penyelenggaraan urusan teknologi informasi;
s. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;
t. melaksanakanpemantuan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas;
Sekretariat terdiri dari:
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan dan
c. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengelolaan urusan ketatausahaan, persuratan, kearsipan, rumahtangga, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, dan kehumasan.
Untuk menjabarkan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
a. menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan tata usaha;
b. menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan rumah tangga;
c. melaksanakan penataan administrasi pendistribusian sarana alat kantor dan keperluan alat kantor terhadap unsur-unsur unitorganisasi;
d. melaksanakan pengelolaan urusan keamanan dan kebersihan lingkungan kantor;
e. menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan tata persuratan dan kearsipan;
f. melakukan penyimpanan, pemilahan, pemindahan dan penjadualan retensi serta penyusutan arsip;
g. melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas, akomodasi tamu, kehumasan dan keprotokolan serta kerjasama;
h. menyiapkan bahan pembinaan pegawai, meliputi pembinaan disiplin, pengawasan melekat, kesejahteraan, pemberian tanda jasa/ penghargaan dan kedudukan hukum pegawai;
i. melaksanakan penataan administrasi kepegawaian yang meliputi bazzeting, formasi, DUK, data pegawai, pengarsipan berkas pegawai dan rekapitulasi absensi pegawai;
j. menghimpun bahan usulan mutasi kepegawaian, meliputi pengusulan, kepangkatan dalam jabatan,kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemindahan, pemberhentian, pensiun dan cuti;
k. menghimpun dan menyiapkan bahan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
l. meghimpun dan menyiapkan bahan penyampaian Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) Aparatur Sipil Negara Dinas Pendidikan;
m. menyelenggarakan pemanfaatan teknologi informasi;
n. menyelenggarakan dan mengelola pengamanan data dan informasi;
o. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
p. menyiapkan bahan dalam rangka pemantauan pelaksanaan tata naskah dan tata kearsipan agar diperoleh surat menyurat dan kearsipan/dokumentasi yang benar, tertib dan rapi sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;
q. menyiapkan dan menyusun bahan pembinaan organisasi dan tata laksana Dinas;
r. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
s. melaksanakan pemantuan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.
Sub Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administarsi pembayaran, kegiatan pengelolaan keuangan Dinas dan pengelolaan barang milik daerah/negara.
Untuk menjabarkan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
a. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi pembayaran belanja dinas;
b. melakukan pengelolaan pembayaran gaji pegawai dan keperluan/kebutuhan kantor;
c. menyiapkan bahan dan membuat pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;
d. melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data keuangan;
e. menyiapkan dan menyusun laporan keuangan dan memelihara pengarsipan administrasi keuangan; f. melaksanakan penatausahaan penetapan pejabat perbendaharaan;
g. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;h. menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah(RKBMD);
i. melaksanakan layanan pengadaan Dinas;
j. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan, inventarisasi, pemeliharaan, penghapusan serta penyusunan laporan barang milik daerah/negara;
k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.
Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan penyusunan rencana, program kerja dan anggaran, pengumpulan, pengelolaan, analisa, penyajian data dan informasi publik, pemanfaatan teknologi informasi, penyusunan Peraturan Perundang-undangan, pendokumentasian dan pelaporan kegiatan Dinas.
Untuk menjabarkan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
a. menyusun rencana kerja, program kerja dan anggaran Dinas Pendidikan;
b. menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun program dan rencana kerja dinas;
c. menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun rencana strategis serta Rencana Kerja Tahunan (Renja);
d. menyusun rencana anggaran bulanan/triwulan dinas;
e. menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan dan anggaran (RKA) dan penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) dan anggaran belanja negara;
f. menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran tidak langsung dinas;
g. menyiapkan bahan rencana pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan;
h. menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan laporan akuntabilitas dinas,laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) dan laporan-laporan kedinasan lainnya;
i. menghimpun dan menyiapkan bahan untuk mendokumentasikan hasil kegiatan administrasi keuangan, prencanaan dan pelaporan kegiatan dinas;
j. menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan Peraturan Perundang-undangan;
k. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan laporan untuk disampaikan kepada satuan kerja yang membutuhkan laporan pengembangan kinerja Dinas;l. menyiapkan bahan koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
m. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
n. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.
Bidang Koperasi dan Usaha Mikro
Bidang Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan kegiatan di bidang koperasi dan usaha mikro.
Bidang Koperasi dan Usaha Mikro dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan perumusan kebijakan teknis bidang koperasi dan usaha mikro;
b. pelaksanaan kebijakan teknis dan penyelenggaraan kegiatan pengembangan usaha mikro;
c. pelaksanaan kebijakan teknis dan penyelenggaraan kegiatan pengembangankoperasi;
d. koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;
e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
Untuk menjabarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Bidang Koperasi dan Usaha Mikromempunyai uraian tugas sebagai berikut:
a. menyiapkan dan merumuskan bahan petunjuk teknis bidang koperasi dan usaha mikro sesuai kewenangan daerah;
b. melaksanakan program kebijakan teknis dan operasional di bidang koperasi dan usaha mikro sesuai kewenangan daerah;
c. menyelenggarakan penerbitan izin usaha simpan pinjam dengan wilayah keanggotaan dalam daerah;
d. menyelenggarakan penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah;
e. menyelenggarakan pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaaannya dalam daerah;f. melaksanakan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah;
g. mengkoordinasikan pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayahnya dalam daerah;
h. mengoordinasikan pengengbangan koperasi; i. mengoordinasikan pengembangan usaha kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan;
j. mengoordinasikan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan menjadi usaha kecil;
k. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;
l. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.
Bidang Perdagangan dan Kemetrologian
Bidang Perdagangan dan Kemetrologian mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan kegiatan di bidang perdagangan dan kemetrologian.
Bidang Perdagangan dan Kemetrologian dalam melaksanakan tugas sebagaimana menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang Perdagangan dan Kemetrologian;
b. pelaksanaan program, pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang perdagangan dan kemetrologian;
c. koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;
d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
Untuk menjabarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Bidang Kemetrologian mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
a. menyiapkan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perdagangan dan kemetrologian;
b. menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang perdagangan dan kemetrologian;
c. memberikan rekomendasi dan layanan penerbitan izin dan non perizinan usaha perdagangan;
d. memeriksa fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi dan antar pulau, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya;
e. mengembangkan produk lokal, sarana dan iklim usaha, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, promosi dan peningkatan akses pasar serta penyediaan data daninformasi pelaku usaha sektor perdaganagan (pelaku usaha mikro kecil menengah sektor perdagangan);
f. memantau distribusi dan ketersediaan serta menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
g. menyediakan data dan informasi serta memantau harga, stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
h. menyelenggarakan operasi pasar dan atau pasar murah dalam rangka stabilitasi harga pangan pokok;
i. mengawasi pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi;
j. menyelenggarakan pameran dagang dan kegiatan partisipasi dalam pameran dagang nasional, lokal dan misi dagang;
k. menyelenggarakan penerbitan Surat Keterangan Asal(Certificate Of Origin);
l. menyelenggarakan kampanye pencintraan produk ekspor skala daerah provinsi (lintas daerah kabupaten/kota);
m. melaksanakan layanan tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
n. melaksanakan pemetaan jumlah potensi ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
o. melaksanakan pengelolaan cap tanda tera;
p. melaksanakan penyediaan dan menjamin ketelusuran standar kerja dan peralatan kemetrologian;
q. melaksanakan penyediaan dan peleksanaan pembinaan terhadap jabatan fungsional penera, pengamat tera dan pengawas kemetrologian;
r. menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan sistem informasi sumber daya manusia jabatan fungsional penera, pengamat tera dan pengawas kemetrologian;
s. melaksanakan pengawasan ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, BDKT dan satuan ukuran;
t. melaksanakan pembinaan dan penyuluhan kemetrologian; u. melaksanakan penyidikan tindak pidana bidang metrologi legal;
v. melaksanakan fasilitasi pembentukan pasar tertib ukur dan/atau daerah tertib ukur;
w. melaksanakan penyusunan dan pemeliharaan sistem mutu;
x. melaksanakan penyusunan pelaporan pelayanan tera dan tera ulang serta pengawasan kemetrologian;
y. menghimpun dan mengolah data UTTP dan Pengguna UTTP;
z. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;
aa. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas;dan
bb. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.
Bidang Sarana dan Prasarana Perdagangan
Bidang Sarana dan prasarana Perdagangan mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan di bidang pengelolaan sarana dan prasarana perdagangan.
Bidang Sarana dan Prasarana Perdagangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang Sarana dan Prasarana perdagangan;
b. pelaksanaan program, pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
c. pelaksanaan program, pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang pengembangan sarana dan prasarana perdagangan;
d. koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;
e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
Untuk menjabarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Bidang Sarana dan prasarana Perdagangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
a. menyiapkan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang stabilitasi dan sarana distribusi perdagangan;
b. melaksanakan pemberian rekomendasi/kajian teknis penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan usaha toko swalayan;
c. melaksanakan pembangunan/revitalisasi sarana dan prasarana perdagangan sesuai kebutuhan dan kondisi;
d. melakukan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
e. melaksanakan pembinaan kepada para pengelola sarana distribusi perdagangan;
f. melaksanakan penarikan serta penyetoran retribusi sarana distribusi perdagangan yang menjadi kewenangannya
g. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;
h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.
Bidang Perindustrian
Bidang Perindustrian mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan di bidang perindustrian.
Bidang Perindustrian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian;
b. pelaksanaan program, pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang industri I;
c. pelaksanaan program, pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang industri II;
d. koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;
e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
Untuk menjabarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Bidang Perindustrian mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
a. menyiapkan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perindustrian;
b. menyiapkan bahan penetapan rencana pembangunan industri;
c. menyelenggarakan pelayanan penerbitan perizinan usaha industri;
d. melaksanakan pengelolaan data dan penyampaian laporan informasi industri;
e. melaksanakan koordinasi dan kerjasama penyelenggaraan kegiatan bidang perindustrian dengan instansi terkait;
f. menyelenggarakan pengembangan,pembinaan, pengendalian, pengawasan dan bimbingan teknis dibidang industri;
g. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;
h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas; dan
i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
Unit Pelaksana Teknis Dinas
Unit Pelaksana Teknis (UPT) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang.
Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan fungsinya.